BONDOWOSO, – Situasi di Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, kini semakin pelik dan menjadi sorotan publik. Sejumlah kejadian aneh silih berganti terjadi dalam beberapa hari terakhir, memunculkan banyak pertanyaan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa.
Kronologi bermula pada Kamis (16/4/2026), ketika proses audit yang digelar Inspektorat Daerah harus dihentikan paksa oleh massa. Warga menolak dilanjutkan lantaran pihak desa gagal menghadirkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang posisinya sangat vital untuk mempertanggungjawabkan realisasi program dan anggaran.
Belum ada titik terang, pada Selasa (21/4/2026) tim audit kembali datang. Namun kedatangan mereka justru menambah tanda tanya besar, karena tidak melanjutkan pemeriksaan, melainkan hanya menyerahkan kembali berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanpa kejelasan kapan proses akan dilanjutkan.
Kondisi ini memuncak pada Rabu (22/4/2026), saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Mahfud Junaedi, didampingi Camat Cermee Rizky dan Sekcam Dedy, turun langsung melakukan pembinaan. Dalam kesempatan itu, sejumlah perangkat desa hingga Ketua BUMDes, Nurdin, dipanggil untuk dimintai keterangan satu per satu.
Diketahui, kepengurusan BUMDes saat ini merupakan susunan baru yang dibentuk tahun 2025 di bawah kepemimpinan Kades Ahmad Tohir Yudianson, setelah kepengurusan sebelumnya dibubarkan. Namun anehnya, sosok yang paling ditunggu yaitu Ketua TPK, hingga saat ini tetap tidak muncul dan tidak bisa dihadirkan oleh pihak desa.
Ramli, Ketua Pokmas Peduli Desa Ramban Kulon, menilai ketidakhadiran TPK dalam pembinaan tersebut justru memperpanjang masalah. Ia mendesak Bupati segera bertindak tegas, dan menuntut agar setiap pembinaan ke depan dilakukan secara terbuka di kantor desa demi menghindari dugaan rekayasa atau kesepakatan di balik layar yang merugikan masyarakat.
(Bersambung)
penulis ; iwak
Social Header