Siapborgol.com Timor Tengah Selatan, 17 Oktober 2025 — Di tengah geliat pembangunan infrastruktur nasional, suara dukungan mengalir dari masyarakat pemilik lahan terdampak Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Warga dari tiga desa terdampak, yakni Konbaki, Oenino, dan Polen, menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penuh pemanfaatan bendungan yang telah dibangun sejak tahun 2017 sebagai bagian dari Program Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bendungan Temef, yang digadang-gadang akan menjadi salah satu sumber daya air utama di wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, diharapkan mampu mengubah wajah pertanian dan ketahanan air di TTS. Masyarakat pemilik lahan, yang sejak awal menjadi bagian dari proses pembangunan, menyampaikan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan proyek ini karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari keberadaan bendungan tersebut.
Tokoh masyarakat Desa Konbaki, Ferdy Pulle, menyampaikan bahwa dukungan terhadap proyek strategis nasional bukanlah tanpa syarat. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus tetap menjunjung tinggi hak-hak warga negara, khususnya mereka yang lahannya terdampak langsung oleh pembangunan bendungan.
“Kami mendukung sepenuhnya pembangunan proyek strategis nasional dalam rangka percepatan ekonomi, namun pemerintah juga harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat,” tegas Ferdy.
Senada dengan itu, Yedith Nenobais dari Desa Oenino menyuarakan harapan agar Bupati TTS turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemimpin daerah sangat penting untuk memberikan penjelasan dan jaminan terkait pemenuhan hak-hak warga terdampak.
“Kalau bisa bapak bupati turun langsung dan memberikan penjelasan kepada kami sehingga kami yakin bahwa proses pemenuhan yang menjadi hak masyarakat terkait lahan yang terdampak,” ujar Yedith.
Meski dukungan masyarakat tetap kuat, proses pemberian santunan kepada pemilik lahan masih menghadapi tantangan. Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa sebagian kelompok masyarakat menginginkan mekanisme pembayaran dilakukan melalui skema ganti rugi. Namun, hal tersebut belum dapat direalisasikan karena bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, yang berharap agar perbedaan mekanisme tersebut segera diselesaikan secara adil dan transparan. Mereka menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pembangunan.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat pemilik lahan tetap menunjukkan sikap konstruktif. Mereka berkomitmen menjaga keharmonisan dengan pemerintah, namun juga tidak mengesampingkan tuntutan atas hak-hak yang menjadi kewajiban negara. Sikap ini mencerminkan kedewasaan sosial dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat NTT.
Mereka berharap agar pemerintah daerah, khususnya Bupati TTS dan instansi terkait, segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak warga terdampak. Dengan demikian, manfaat Bendungan Temef dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan masyarakat terhadap pemanfaatan Bendungan Temef menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang kepercayaan, keadilan, dan partisipasi aktif warga. Pemerintah diharapkan mampu merespons aspirasi ini dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sehingga proyek strategis nasional benar-benar menjadi alat pemersatu dan penggerak kemakmuran di daerah.
Khnza Haryati
Social Header